
TRANS HAPAKAT – Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah HM. Wiyatno ( 31/7/2026) bersama Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyambut kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Pilitik dan Keamanan ( Menko Polkam) Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago di Kabupaten Kapuas, kegiatan di pusatkan di Hall Rumah Jabatan Bupati Kabupaten setempat.
Bupati M. Wiyatno mengatakan kunjungan kerja Menko Polkam RI di Kabupaten Kapuas merupakan suatu kehormatan yang luar bisa, sehingga monentum ini sebagai bentuk dalam memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas politik, keamanan, serta mendukung percepatan pembangunan nasional.
Mengawali kegiatan, Bupati M.Wiyatno, memaparkan kondisi terkini Kabupaten Kapuas, khususnya terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan yang menjadi perhatian serius pada musim kemarau. perkembangan titik panas (hotspot) serta kondisi Karhutla di wilayah Kabupaten Kapuas hingga 29 Juli 2026, serta langkah startegis dalam pencegahan dan penanganan Karhutla.

Dirinya menyampaikan menyikapi kondisi tersebut pemerintah daerah telah menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla, sehingga ada upaya secara terpadu baik pencegahan dan penanganan Karhutla hingga tingkat pemerintah kelurahan dan desa, serta dunia usaha baik perkebunan, pertambangan untuk aktif meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau yang di prediksi berlangsung lama.
Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyampaikan gambaran umum mengenai kondisi dan potensi Kalimantan Tengah sebagai salah satu provinsi terluas di Indonesia yang memiliki posisi strategis sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurutnya, Kalimantan Tengah memiliki sumber daya alam yang melimpah di sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, perikanan, hingga pertambangan yang menjadi modal penting dalam mendukung ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional.
Gubernur juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Berbagai tantangan seperti kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), aktivitas pertambangan tanpa izin, illegal logging, serta konflik penguasaan lahan memerlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dunia usaha, dan masyarakat.
Ia berharap kunjungan Menko Polkam dapat semakin memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menyelesaikan berbagai persoalan strategis di Kalimantan Tengah.
Menko Polkam RI Djamari Chaniago menyampaikan bahwa Kalimantan merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis bagi Indonesia. Selain menjadi penyangga IKN, wilayah ini juga berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan, ketahanan energi, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Oleh sebab itu, stabilitas keamanan dan keberlanjutan pembangunan di Kalimantan harus menjadi tanggung jawab bersama. Menko Polkam menyoroti sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian serius, di antaranya penanganan Karhutla, pemberantasan pertambangan tanpa izin (PETI), illegal logging, penyelesaian konflik agraria, serta penguatan koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan aparat penegak hukum.
Menurutnya, seluruh persoalan tersebut harus ditangani secara terpadu dengan mengedepankan pencegahan, penegakan hukum, dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sesuai arah kebijakan Presiden Republik Indonesia yang mengusung konsep President of Solutions, yakni pemerintahan yang berorientasi pada penyelesaian.
Turut hadir pada pertemuan diantaranya Wakil Gumernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo, Wakil Bupati Kapuas Dodo, Sekretaris Daerah Kapuas Usis I Sangkai, Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah, Forkopimda Kapuas dan tampak hadir Bupati/ Wakil Bupati se – Kalimantan Tengah.
Penulis : Dody Silam/ Supian.
Editor. : Palka -48/II.




