TRANS HAPAKAT — Wakil Bupati Pulang Pisau, Kalimantan Tengah Ahmad Jayadikarta ( 25/6/2026) mengatakan pemerintah daerah terus berupaya mengerakan pencegahan kasus srunting sebagai komitmen bersama yang melibatkan berbagai sektor, melalui aksi konvergensi mulai dari tingkat kabupaten hingga tingkat desa dan kelurahan.
Wakil Bupati Ahmad Jayadikarta menyampikan usai membuka kegiatan ekpose awal kajian efektifitas penurunan angka stunting Kabupaten Pulang Pisau, yang selenggarakan di Aula Bapperida Kabupaten setempat.
Dirinya menjelaskan ekpose awal ini, merupakan upaya konvergensi difokuskan untuk menekan kenaikan angka stunting, dengan berbagai langkah intervensi strategis, yang meliputi intervensi gizi dan kesehatan, skrening dini, penguatan kapasitas dan kolaborasi pemangku kepentingan. Ini merupakan komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti mandat nasional.
Ahmad Jayadikarta menjelaskan hasil kerja keras lintas sektor berdasarkan data pada tahun 2023 angka kasus stunting sebesar 24 persen, kemudian pada tahun 2024 angka stunting sebesar 27.9 persen, artinya ada kenaikan 3.7 persen. Melalui intervensi gizi dan kesehatan dengan pemberikan makanan tambahan (PMT), vitamin, obat, peneriksaan tumbuh kembang anak, kasus stunting dapat di tekan, dan pada tahun 2025 angka stunting pada posisi 15.94 persen.
Lanjut dikatakan bahwa Stunting akan berdampak pada perkembangan fisik, produktifitas dan kecerdasan, sehingga harus menjadi perhatian bersama, dan penanganan stunting bukan hanya urusan sektor kesehatan, melainkan seluruh pemangku kepentingan mulai dari tingkat kabupaten hingga desa dan kelurahan.
Penanganan stunting perlu analisis dan penyajian data yang akurat, sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan yang efektif, tepat sasaran dan berkalanjutan. Salain itu pentingnya evaluasi dan kajian sebagai gambaran obyektif efektifitas kebijakan program yang dilaksankan selama ini.
Ia menyadari upaya yang telah dilaksanakan masih menghadapi sejumlah tantangan dan kendala, seperti karateristik wilayah yang beragam, mulai dari kawasan pertanian eks transmigrasi, wilayah bantaran sungai, hingga kawasan pesisir dan lahan gambut, kondisi ini yang memerlukan pendekatan yang tepat, adaptif dan sesuai kebutuhan di lapangan.
Lebih lanjut di katakan Jayadikarta penguatan peran pemerintah desa dan masyarakat desa merupakan ujung tombak pelaksanaan program percepatan penurunan stunting. Oleh karena itu, peran pemerintah desa, kader pembangunan manusia, kader Posyandu, PKK, tokoh masyarakat, dan tokoh agama terus diperkuat agar intervensi yang dilakukan dapat menjangkau sasaran yakni keluarga secara optimal. ( Red )
About the Author
