TRANS HAPAKAT — Kepala Badan Nasional Penangulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi bersama Kepala Staf TNI Angkatan Darat ( Kasad) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita (19/10/2026) melakukan kunjungan kerja sekaligus melihat secara dekat kondisi Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Pulang pisau.
Kunjungan kerja kedua pejabatan tersebut, disambut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo, Pangdam XXII Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin, Bupati Pulang Pisau Ahmad Rifa’i, Wakil Bupati Ahmad Jayadikarta, Dandim 1011/KLK, Kapolres Pulang Pisau AKBP Muhammad Imanuddin dan unsur terkait lainya.
Kunjungan kerja langsung melaukan peninjauan ke lokasi Karhutla di jalan Trans Kalimantan Desa Gohong, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten setempat. Dilokasi Karhutla ungkap dia bahwa penanganan bencana perlu adanya kerjasam yang kuat, karena permaslahan bencana tidak bisa hanya pada BNPB sendiri.
Kristomei Sianturi menyebutkan bahwa penanganan bencana harus melibatkan setiap unsur, karena dampak dari Karhutla tidak hanya dirasakan setiap individu atau kelompok tertentu, akan tetapi masyarakat luas di wilayah akan terdampak. Sinkonisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah serta keterlibatan seluruh unsur masyarakat dalam penangulangan bencana sangat penting.
Dalam penanganan bencana Karhutla membutuhkan respon cepat, kolaborasi lintas sektor, serta keterpaduan pemanfaatan sumber daya yang di miliki masing – masing lembaga. Sehingga penangulangan berjalan efektif dan terpadu.
Usai meninjau lokasi terdampak Karhutla, rombongan melanjutkan agenda rapat koordinasi bersama pimpinan lembaga TNI – Polri para Bupati dan Walikota yang hadir diantaranya Wali Kota Palangka Raya, Bupati Katingan, Wakil Bupati Kapuas dan unsur lainya. Berlangsung di Aula Banama Tingang Kantor Bupati Pulang Pisau.
Rapat koordinasi bersama bebarapa pimpinan TNI – Polri dan sejumlah Bupati dan Walikota merupakan bagian dari kunjungan kerja Kepala BNPN dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat ( Kasad) dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dengan pemerintah kabupaten terkait penangulangan dampak bencana Karhutla.
Melalui rapat koordinasi tersebut, guna memastikan penangulanagan Karhutla di Kalimantan Tengah dapat berjalan efektif dan terpadu, demi melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan di wilayah terdampak. ( Redaksi
About the Author
