TRANS HAPAKAT – Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah, Muhammad Wiyatno (6/7/2026) menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan hingga ke desa-desa yang selama ini belum tersentuh secara maksimal. Peryataan yersebut di sampaikan saat memberikan sambutan pada Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan Ke II tahu 2025.
Rapat Paripurna DPRD dengan agenda penyampaian pendapat akhir Fraksi – Fraksi Pendukung DPRD terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban dan penendatangan persetujuan bersama terhadap Laporan Pertanggungjawaban APBD tahun Anggaran 2025.
Penerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada DPRD yang telah menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Dan selanjutnya Raperda ini, akan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Bupati Wiyatno juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas sinergi yang telah terjalin selama proses pembahasan Raperda. Menurutnya, berbagai saran, kritik, dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD merupakan aspirasi masyarakat yang menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan kebijakan pembangunan.
Berkat sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan DPRD, saya yakin visi Kabupaten Kapuas yang berdaya saing, sejahtera, indah, aman, dan religius dapat kita wujudkan bersama. Menanggapi berbagai masukan dari fraksi, pemerintah daerah memperoleh tambahan kuota kepesertaan BPJS Kesehatan sebanyak 2.600 jiwa dari program CSR, yang diharapkan dapat membantu masyarakat di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Sorotan utama dalam sambutannya adalah rencana pelaksanaan program Satu Miliar Satu Desa. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak akan diterapkan secara kaku, karena desa-desa yang masih tertinggal dan minim infrastruktur berpeluang menerima alokasi anggaran lebih besar.
Di beberapa desa, khususnya wilayah pesisir maupun pedalaman yang selama ini belum maksimal tersentuh pembangunan, anggarannya bisa mencapai Rp3 miliar hingga Rp4 miliar. Ini demi mengejar ketertinggalan dan memperkuat pemerataan pembangunan daerah.
Ia mencontohkan Desa Cemara Labat dan Kematang yang memiliki potensi pertanian sangat besar, namun akses jalannya masih sulit dilalui, bahkan kendaraan roda dua pun mengalami kesulitan saat musim tertentu. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah untuk diprioritaskan dalam pembangunan.
Penulis : Dody Silam
Editor : Palka – 48/II.
About the Author
