TRANS HAPAKAT – Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah Muhammad Wiyatno ( 21/5/2026) memberikan apresiasi kepada badan usaha baik penanaman modal asing maupun dalam negeri, yang siap berpartisipasi membantu masyarakat melalui program CSR bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Bupati Wiyatno mengatakan sinergi antara pemerintah, badan usaha dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat demi mewujudkan pembangunan kesehatan yang berpihak kepada masyarakat. Dukungan tersebut ditarget mampu menjangkau ribuan peserta dengan total donasi iuran mencapai ratusan juta rupiah untuk periode Juni hingga Desember 2026.
Hal itu dia sampaikan saat menghadiri penandatanganan perjanjian kerja sama Desk Program Skema Sharing Iuran (SSI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Wiyatno mengatakan kebijakan pembangunan kesehatan kabupaten setempat mengacu pada Kerangka Pembangunan Jangka Menengah Kesehatan (KPJKM) tahun 2025–2029. Hal ini selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kapuas yakni mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, bermartabat dan berbudaya.
Menurutnya upaya mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan strategi memperluas akses layanan kesehatan, meningkatkan mutu pelayanan, serta memastikan pemerataan layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Ia mengungkapkan pada April 2026, Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk tenaga dokter spesialis, dukungan swasta serta bantuan dari Pemerintah Uni Emirat Arab telah melaksanakan program bakti sosial berupa operasi katarak gratis bagi masyarakat.
Dirinya menyebutkan telah melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Kesehatan di Jakarta dan memperoleh dukungan dari pemerintah pusat melalui APBN, di antaranya bantuan 18 unit ambulans, pembangunan gedung operasi, serta rencana pemindahan puskesmas yang selama ini terdampak banjir.
Terkait capaian Universal Health Coverage (UHC), Bupati menyampaikan pada 2025 tingkat kepesertaan JKN di Kapuas telah mencapai 100 persen dari seluruh segmen penduduk, dengan jumlah peserta sebanyak 419.262 jiwa. Namun, tingkat keaktifan peserta tercatat sebesar 74,98 persen dengan alokasi anggaran iuran BPJS Kesehatan mencapai Rp65 miliar.
Bupati Wiyatno menjelaskan bahwa capaian tersebut telah menjamin lebih dari 202 ribu jiwa masyarakat tanpa memandang status ekonomi hingga Desember 2025. Namun demikian, pada 2026, penerintah daerah menghadapi tantangan akibat penyesuaian fiskal, terjadi pengurangan anggaran APBD dan transfer pusat. Hal ini berdampak pada penurunan alokasi iuran dan menurunnya tingkat keaktifan peserta menjadi sekitar 49 persen.
Dalam kondisi tersebut, pemerintah daerah mendorong peran serta badan usaha melalui program CSR untuk mendukung pembiayaan JKN melalui skema Sharing Iuran. Berdasarkan data, terdapat 53 badan usaha sektor perkebunan dengan potensi peserta non-aktif sekitar 34 ribu jiwa. ( HO-Diskominfosantik/transhapakat.com)
Penulis : Dody Silam
Editor : Palka – 48/II
About the Author
