TRANS HAPAKAT — Sekretaris Daerah ( Sekda) Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah Tony Harisinta ( 3/11/2025 ) mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) Kabupaten Pulang Pisau tahun 2026 menghadapi ancaman penyusutan sekitar Rp 246 miliar, akibat kebijakan efisensi pemerintah pusat yang memangkas dana transfer ke daerah ( TKD).
Hal tersebut di sampaikan Sekda Tony Harisinta usai melakukan Rapat Badan Musyawarah ( Bamus) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) setempat, dimana rapat tersebut membahas jadwal pembahasan terkait APBD tahun 2026, yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat.
Dikatakan Tony Harisinta pihak legislatif bersama eksekutif harus memutar otak untuk menyusun postur APBD tahun 2026. Langkah tersebut harus dilakukan menyusul adanya kabar tak sedap: dana transfer ke daerah (TKD) dari pusat dipangkas hingga mencapai Rp 246 miliar.
Lanjut dikatakanya kondisi tersebut membuat seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pulang Pisau harus siap-siap menekan pengeluaran. Tak ada cara lain selain melakukan rasionalisasi dan efisiensi agar keuangan daerah tetap seimbang.
Menurutnya, penyesuaian ini perlu dilakukan dengan hati-hati, agar pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan di masyarakat tetap terpenuhi. Harus menata postur anggaran dengan teliti dan cermat, agar proyeksi anggaran bisa berimbang.
Ia menjelaskan dengan adanya pemangkasan tersebut, tentu pemerintah daerah melakukan langkah penghematan yang menyasar pada OPD terkait hal – hal teknis, dan kegiatan rutin untuk dilakukan penyesuaian atau efisensi. Tak hanya itu, pemerintah daerah juga akan memangkas sejumlah anggaran yang dianggap tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
Artinya, ungkap dia kegiatan seremonial dan kebutuhan operasional atau perjalanan dinas dan kegiatan lain yang di nilai kurang memberikan manfaat kemungkinan besar bakal dipangkas. Perlu untuk dipahami efisensi bukan mengorbankan pelayanan kepada masyarakat.
Lebih lanjut kata Tony Harisinta dengan adanya pemangkasan TKD ini untuk pelaksanaan fisik, kemungkinan kecil bisa terealisasi, pemerintah daerah di seluruh Indonesia, salah satunya Pulang Pisau di tuntut untuk siap beradaptasi di tengah keterbatasan fiskal. (red)
About the Author
